GambarDEMOKRASI dan Islam adalah dua sistem bernegara. Sekilas, sepertinya kedua sistem ini sejalan, tapi jika ditelusuri lebih jauh, dua sistem bernegara ini memiliki perbedaan yang sangat prinsip.

Demokrasi pada awalnya digagas sebagai solusi atas penindasan ala raja atau kaisar dalam sistem monarki, dimana raja atau kaisar dianggap sebagai wakil Tuhan. Dalam sistem monarki ini, raja atau kaisar memiliki kekuasaan yang absolut (mutlak), mulai dari kekuasaan legislatif, yudikatif dan terutama eksekutif. Karena posisinya yang seperti berada di atas hukum dan tidak ada pihak lain yang bisa mengoreksinya, kekuasaan yang dibangun di atas sistem monarki cenderung korup dan tiran (menindas). Maka dalam perkembangan selanjutnya, banyak negara yang tadinya menganut sistem monarki ‘terpaksa’ atau ‘dipaksa oleh rakyatnya’ menjadi negara dengan sistem demokrasi.

Kata ‘demokrasi’ berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Dengan demikian, demokrasi pada dasarnya adalah pemerintahan rakyat. Definisi demokrasi antara lain seperti yang dikemukakan Merriam (Webster Dictionary), yaitu sebagai pemerintahan oleh rakyat, khususnya oleh mayoritas: pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi tetap pada rakyat dan dilakukan oleh rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sebuah sistem perwakilan yang biasanya dilakukan dengan cara mengadakan pemilu bebas secara periodik. Dalam negara dengan sistem demokrasi, kedaulatan tertinggi dan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Inilah keistimewaan dan keutamaan sistem demokrasi.

.

rapat-paripurna
Dalam sistem demokrasi, rakyat (melalui wakilnya di lembaga legislatif) yang berwenang membuat hukum. Tolok ukur kebenaran adalah suara terbanyak…

.

Sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, rakyat berwenang membuat hukum dan undang-undang. Namun karena rakyat tidak bisa melakukan tugasnya ini secara langsung, maka dibuatlah sistem perwakilan. Rakyat memilih wakil-wakilnya yang kemudian duduk di parlemen untuk menjalankan kewenangan membuat undang-undang. Sedangkan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyatlah yang memilih penguasa dan melimpahkan kekuasaan kepadanya untuk melaksanakan sistem hukum dan undang-undang dan mengurus kehidupan rakyat.

Proses penunjukan wakil rakyat (legislatif) maupun pelimpahan kekuasaan (eksekutif), keduanya dilaksanakan melalui mekanisme Pemilu. Akan tetapi dalam setiap pemilu, selalu yang mendapatkan porsi perhatian lebih besar adalah pemilihan penguasa (eksekutif). Itu sebabnya, makna demokrasi seringkali disederhanakan sebagai pemilihan penguasa oleh rakyat. Dalam konteks ini, demokrasi dianggap sejalan dengan islam. Sebab islam juga berpandangan demikian. Bahwa masyarakatlah yang berhak untuk memilih sesorang untuk mengurus dan mengatur urusan mereka, dimana pimpinan yang dipilih itu bukan orang yang mereka benci, dan mereka berhak meminta pertanggungjawabannya bahkan berhak memecatnya jika pimpinan itu berbuat kesalahan dan menyeleweng.

Hanya saja, sesungguhnya substansi dari demokrasi adalah kedaulatan di tangan rakyat (bukan kekuasaan di tangan rakyat). Kedaulatan itu pada dasarnya adalah hak atau kewenangan untuk membuat hukum. Pada aspek inilah letak perbedaan antara demokrasi dengan islam.

Dalam sistem demokrasi, rakyatlah (melalui wakil-wakilnya di legislatif) yang berwenang membuat hukum, menentukan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Hukum dibuat melalui proses politik dan yang menjadi tolok ukur kebenaran adalah suara terbanyak (mayoritas). Pendapat suara terbanyak dianggap sebagai nilai kebenaran. Adapun dalam prinsip islam, menyerahkan pembuatan hukum kepada manusia dianggap berpotensi (potensial) memasukkan hawa nafsu (subjektivitas) dalam aturan hukum. Apalagi jika tolok ukur kebenaran adalah suara terbanyak, karena suara terbanyak itu relatif, bisa direduksi oleh tempat dan bisa bisa berubah seiring dengan bertambahnya waktu. Sementara kebenaran harusnya adalah sesuatu yang hakiki dan universal serta tidak bersifat relatif.

.

hizbuttahrir
Hisbut Tahrir, salah satu (atau satu-satunya) lembaga atau organisasi masyarakat yang memperjuangkan Islam sebagai sistem bernegara…

.

Dalam prinsip islam, kebenaran tidak boleh disandarkan pada suara terbanyak, sebagaimana termaktub dalam Quran surah al-An’am ayat 116: Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta. Islam juga dengan tegas memisahkan antara kebenaran dan hawa nafsu (subyektivitas). Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah al-Mukminun ayat 71: Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Juga dijelaskan dalam Quran surah al-Maidah ayat 49: Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Penentuan nilai-nilai kebenaran dalam islam sepenuhnya adalah hak Allah Swt. Dasarnya adalah Quran surah al-An’am ayat 57: Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik. Dipertegas dalam Quran surah al-Maidah ayat 50: Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Dan hukum siapakah yang lebih baik dari hukum Allah bagi orang-orang yang yakin?

Kalau dalam sistem demokrasi, aturan hukum berupa Undang-Undang (dan segala peraturan turunannya) yang dibuat oleh rakyat (manusia) melalui wakil-wakilnya (manusia) yang duduk di lembaga legislatif. Dalam islam, aturan hukum berupa nas-nas syara’ atau ketentuan hukum yang merupakan wahyu Allah Swt. yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw. sebagaimana dimuat dalam al-Quran.

Sampai di sini, jelas demokrasi lebih baik dari monarki. Tapi apakah demokrasi juga lebih baik dari islam? Yang jelas, masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam telah memilih demokrasi sebagai sistem bernegara, sejak menjadi negara merdeka tahun 1945. [a]