GambarSUBSIDI BBM menarik perhatian banyak orang beberapa tahun terakhir. Hal ini karena nilai subsidi yang harus ditanggung oleh negara untuk membantu rakyatnya membeli BBM ini sudah tidak wajar lagi dan jumlahnya terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Ironisnya, pihak yang banyak menikmati subsidi BBM itu justeru para pemilik mobil yang nota bene merupakan kelompok orang-orang kaya di negeri ini yang seharusnya tidak perlu disubsidi lagi.

Lho kok bisa? Bukannya subsidi BBM untuk masyarakat miskin? Beginilah pemahaman kebanyakan orang di negeri ini tentang subsidi BBM. Mereka menganggap yang namanya subsidi itu pro rakyat miskin. Maka dari itu banyak kelompok masyarakat yang protes terhadap rencana pemerintah untuk mengurangi subsidi dengan menaikkan harga BBM. Memang benar, seharusnya subsidi BBM itu muaranya adalah masyarakat miskin. Tapi fakta di lapangan terkait subsidi BBM ini tidaklah demikian.

Untuk diketahui, harga BBM bersubsidi saat ini, berlaku buat semua rakyat Indonesia tanpa kecuali. Di sinilah letak permasalahannya. Karena dalam kenyataannya, kelompok masyarakat yang paling banyak menggunakan BBM bersubsidi adalah orang-orang kaya, para pengusaha, pejabat dan keluarganya yang masing-masing memiliki mobil pribadi. Sebetulnya tidak ada masalah dengan subsidi BBM itu andai saja Pemerintah bisa membuat UU yang melarang para pemilik mobil menggunakan Premium. Sehingga para pemilik mobil beralih menggunakan Pertamax yang tidak disubsidi. Tapi pemerintah tidak bisa mengambil pilihan ini karena akan dianggap diskriminatif terhadap rakyatnya. Di sisi lain, mengharapkan kesadaran para pemilik mobil untuk menggunakan Pertamax, terbukti tidak berhasil.

Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana analisisnya kok subsidi BBM itu dikatakan salah sasaran? Kok bisa dikatakan bagian terbesarnya dinikmati oleh para pemilik mobil? Mari kita berhitung. Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Hatta Radjasa dalam suatu kesempatan menjelaskan, harga keekonomian BBM non subsidi, dalam hal ini Premium adalah Rp. 10.000/liter. Maksudnya, apabila Premium tidak disubsidi, maka harganya seharusnya Rp. 10.000/liter. Dengan adanya subsidi dari pemerintah sebesar Rp. 5.500/liter, maka harga Premium saat ini menjadi Rp. 4.500/liter. Sampai di sini, point-nya adalah subsidi BBM itu besarnya (nilainya) Rp. 5.500/liter.

Sekarang mari kita lihat siapa yang menikmati subsidi ini.

Petani di desa-desa terpencil yang tidak punya motor (kendaraan roda dua), atau siapa pun warga miskin yang tidak punya motor, otomatis tidak membutuhkan Premium. Berarti kelompok ini, sudah jelas sama sekali tidak mendapatkan subsidi BBM dari negara.

Masyarakat yang menggunakan motor dalam aktivitas sehari-hari, katakanlah dalam sehari membutuhkan 3 liter Premium. Berarti kelompok ini mendapatkan subsidi BBM dari negara sebesar 3 x Rp. 5.500 = Rp. 16.500/hari atau Rp. 495.000/bulan atau Rp. 5.940.000/tahun.

Kelompok masyarakat yang memiliki mobil (kendaraan roda empat) dan sehari-hari menggunakan mobil dalam aktivitas mereka, katakanlah membutuhkan 30 liter premium setiap harinya. Artinya kelompok ini mendapatkan subsidi dari negara sebesar 30 x Rp 5.500 = Rp. 165.000/hari atau Rp. 5.850.000/bulan atau Rp. 70.200.000/tahun. Apalagi kalau dalam satu keluarga kaya terdapat lebih dari satu mobil!

Silakan bandingkan sendiri angka-angka di atas yang merupakan perkiraan rata-rata. Apakah ini adil? Masyarakat miskin yang tidak punya motor (yang seharusnya dibantu oleh negara) tidak mendapatkan sepeser pun dari anggaran subsidi BBM. Masyarakat kelas menengah yang punya motor mendapatkan subsidi BBM sebesar Rp.5.940.000/tahun. Dan orang-orang kaya pemilik mobil justru mendapatkan subsidi BBM dari negara sebesar Rp. 70.200.000/tahun! Apakah ini sesuai dengan filosofi subsidi untuk orang miskin?

.

mobil-premium
Para pemilik mobil sebenarnya sanggup membeli premium non subsidi (Pertamax), tapi mereka tidak akan melakukannya selama di pom bensin masih tersedia premium yang disubsidi…

.

Memang betul, jumlah motor (kendaraan roda dua) jauh lebih besar ketimbang jumlah mobil yang ada di Indonesia. Tetapi volume BBM subsidi yang digunakan oleh mobil lebih besar dari yang digunakan oleh motor. Lagi pula, kalau kita bicara jumlah (kuantitas), jauh lebih banyak orang miskin yang tidak memiliki motor (tidak menikmati subsidi BBM). So, dengan asumsi ini, kita bisa menyimpulkan bahwa subsidi BBM yang selama ini ada dan membebani APBN kita tidak tepat sasaran. Karena bagian terbesarnya dinikmati oleh para pemilik mobil di negeri ini.

Jauh lebih bermanfaat jika harga BBM dilepas sesuai harga keekonomiannya, dan anggaran yang tadinya dipakai untuk mensubsi harga BBM dialihkan menjadi kompensasi untuk masyarakat miskin. Bentuknya terserah mau seperti apa, yang jelas tujuannya untuk membantu dan memberdayakan masyarakat miskin yang ada di negara ini (baik dari aspek kesehatan, pendidikan, transportasi, pangan, perumahan, modal usaha, infrastruktur, dll). Dana atau anggaran negara yang dipakai untuk mensubsidi BBM selama ini jumlahnya tidak main-main!

Pada tahun 2010 subsidi BBM yang dianggarkan dalam APBN Rp. 68,7 triliun, realisasinya naik menjadi Rp. 82,4 triliun (jebol). Tahun 2011 dianggarkan Rp 96 triliun, realisasinya Rp. 165,2 triliun (jebol lagi). Tahun 2012 dianggarkan Rp. 123,6 triliun, realisasinya Rp. 203 triliun (jebol lagi). Dan tahun ini dianggarkan Rp. 193,8 triliun (UU 19/2012 tentang APBN 2013) dan diprediksi akan tetap jebol di akhir tahun jika subsidi BBM tidak dikurangi atau jika harga BBM tidak dinaikkan. Bayangkan, betapa besar anggaran yang digunakan untuk mensubsidi BBM, yang bagian terbesarnya dinikmati oleh orang-orang kaya di negeri ini, para pemilik mobil (dan ini akan terus bertambah seiring meningkatnya penjualan mobil). Andai anggaran untuk subsidi BBM ini digunakan untuk pemberdayaan masyarakat miskin, berapa banyak orang miskin yang bisa terbantu hidupnya? Indonesia bisa benar-benar menjadi negara sejahtera kalau anggaran subsidi BBM yang jumlahnya ratusan triliun ini semuanya dialihkan untuk pemberdayaan masyarakat miskin setiap tahun.

Tapi mengapa banyak yang menolak pengurangan subsidi BBM? Karena pihak yang seharusnya menyuarakan ‘persoalan’ ini juga menikmati subsidi BBM ini. Mulai dari pejabat pemerintah (pusat dan daerah), pengusaha, anggota DPR/D, pengamat/peneliti, jurnalis dan mahasiswa. Ironinya, alasan yang mereka kemukakan untuk menolak kenaikan harga BBM untuk membela masyarakat miskin, padahal yang terbayang di benak mereka, kalau harga BBM dinaikkan berarti mereka harus mengeluarkan biaya ekstra untuk membeli BBM (premium) yang berarti ‘biaya produksi’ meningkat, dan kalau ‘biaya produksi’ meningkat, berarti ‘laba’ atau simpanan mereka akan berkurang.

Para petani di pelosok-pelosok daerah di seluruh Indonesia yang tidak memiliki motor (apa lagi mobil) yang benar-benar merupakan kelompok masyarakat miskin, yang selama ini dijadikan alasan untuk tidak menaikkan harga BBM, tidak akan pusing dengan kenaikan harga BBM. Wong mereka tidak butuh premium. Soal dampak kenaikan harga BBM terhadap barang-barang lainnya, mereka juga tidak pusing. Soal inflasi, ini hanya dampak sementara (dapat diantisipasi dengan dana kompensasi berupa bantuan langsung tunai). Pada akhirnya, kenaikan harga akan ditentukan oleh mekanisme pasar. Kalau harga suatu komoditi naik terlalu tinggi, pembelian berkurang dan stok akan melimpah. Jika stok melimpah, harganya pasti turun lagi. Kalau kenaikan harga ekstrim terjadi pada bahan pokok, tugas pemerintah untuk melakukan operasi pasar. Lagi pula kenaikan harga bahan pokok lebih sering disebabkan faktor ketersediaan barang. Selama pemerintah bisa menjamin ketersediaan (stok), tidak akan ada masalah. Kalau yang dikhawatirkan tarif angkutan, ada banyak pilihan kebijakan yang bisa dilakukan. Mulai dari konversi dari BBM ke BBG, subsidi untuk para pemilik/pengusaha kendaraan umum atau memberikan subsidi langsung ke para pengguna angkutan umum.

Masalah inflasi sudah sering terjadi di negara ini, sudah sering dirasakan oleh rakyat miskin dan terbukti mereka selalu bisa melalui masa-masa sulit ini dengan baik. Patut Anda catat, mereka ini memang kelompok masyarakat miskin, tapi mereka tidak cengeng!

.

demoBBMnaik
Aksi protes menolak pengurangan subsidi premium atas nama rakyat. Benarkah mereka sedang memperjuangkan kepentingan rakyat miskin?

.

Jadi, berhentilah menjadikan orang miskin sebagai alasan untuk mempertahankan subsidi BBM. Katakan saja dengan jujur bahwa subsidi itu masih perlu dipertahankan demi kenyamanan orang-orang kaya di negeri ini. Kalau Anda memang pro pada rakyat miskin, seharusnya Anda berjuang mengalihkan subsidi BBM yang ‘sia-sia’ itu menjadi sumber pembiayaan untuk pemberdayaan masyarakat miskin. Jangan juga ‘tertipu’ dengan pemberitaan media yang menampilkan wawancara dengan narasumber yang dianggap mewakili orang miskin, namun menolak kenaikan harga BBM. Mereka ini tidak menyadari ketidak-adilan dalam penyaluran subsidi BBM. Andaikan mereka mengetahui bahwa mereka sama sekali tidak mendapatkan sepeser pun dari subsidi BBM itu, sementara ada kelompok masyarakat lain, yaitu orang-orang kaya para pemilik mobil, menikmati subsidi BBM ini sekitar Rp. 70 juta/tahun, tentu mereka akan marah!

Mengurangi subsidi premium ini kok banyak sekali aspek yang dipertimbangkan oleh negara. Ketika subsidi minyak tanah dicabut 100% (minyak tanah merupakan BBM yang tidak lagi disubsidi saat ini), nyaris tidak ada masalah yang cukup berarti. Padahal subsidi minyak tanah-lah yang dinikmati oleh kelompok masyarakat miskin dan seharusnya dipertahankan (mana ada orang kaya yang memasak pakai minyak tanah). Kalau orang miskin saja bisa ‘dipaksa’ memakai gas (untuk memasak), mengapa orang-orang kaya di negeri ini (para pemilik mobil) tidak bisa ‘dipaksa’ memilih BBM non subsidi atau Pertamax atau gas yang lebih murah untuk mobil-mobil mereka? Inilah ironinya: orang miskin di negeri ini selalu dijadikan alasan untuk memberikan ‘fasilitas’ pada orang kaya.

Saat subsidi minyak tanah dicabut, tidak ada orang miskin yang mengadu ke MK (Mahkamah Konstitusi) mempersoalkan penghentian subsidi minyak tanah dengan argumen Pasal 33 UUD 1945 (ayat 3). Masyarakat miskin membuktikan ‘kepatuhannya’ pada negara dengan beralih menggunakan gas. Walaupun pada awal proses transisi penggunaan kompor minyak tanah ke kompor gas sempat diwarnai sejumlah kasus kompor meledak! Ketika penyelesaian kasus subsidi minyak tanah ini mau diterapkan juga ke premium, apa yang terjadi? Kelompok menengah-atas (orang-orang kaya di negara ini) membawa persoalan ini ke MK dengan argumen Pasal 33 UUD 1945 (ayat 3). Akhirnya mereka boleh tetap mendapatkan subsidi premium (premium bersubsidi), tidak beralih ke Pertamax atau BBG (gas). Dan ketika harga premium mau dinaikkan sedikit saja, protes terjadi di mana-mana (masyarakat miskin pula yang dijadikan alasan untuk protes kenaikan harga BBM). Sudah jelas kan, siapa sebenarnya yang ‘cengeng’ di negara ini?

Alangkah baiknya kalau semua BBM tidak lagi di subsidi, apakah itu minyak tanah, solar maupun premium. Dengan demikian pemerintah tidak perlu pusing lagi memikirkan beban subsidi. Sebaliknya pendapatan negara akan meningkat dan akan lebih banyak lagi anggaran yang bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur, menambah anggaran pendidikan dan kesehatan di APBN serta subsidi untuk kelompok masyarakat miskin. Selain itu, tidak akan ada lagi penyelundupan BBM (terbukti sekarang tidak ada lagi kasus penyelundupan minyak tanah). Dan juga tidak akan ada lagi politisasi kenaikan harga BBM setiap menjelang pemilu oleh partai politik berkuasa karena naik turunnya harga BBM ditentukan oleh mekanisme pasar sepenuhnya. Jangan mengatakan ini tidak sesuai dengan semangat pasal 33 UUD 1945 (ayat 3), sepanjang hasil penjualan BBM itu digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

.

antri-blt
Bantuan berupa uang tunai yang diberikan pada masyarakat miskin menjelang Pemilu, bisa ditafsirkan sebagai ‘money politic’ yang dilegalkan…

.

Yang salah dari pemerintah saat ini adalah: selalu menggulirkan isu kenaikan harga BBM ini menjelang Pemilu. Timingnya yang tidak tepat, sehingga motifnya layak dan perlu dipertanyakan. Karena, setelah harga BBM dinaikkan, akan ada penyaluran dana kompensasi ke masyarakat miskin, yang bisa diklaim sebagai prestasi pemerintah atau partai politik berkuasa. Jadi semacam money politic yang dilegalkan! Hal serupa juga terjadi sebelum Pemilu 2009 lalu. Masih ingat kan? Inilah yang menyebabkan para vokalis PDIP dan PKS merasa gondok dan menolak kenaikan harga BBM ini. Seharusnya isu kenaikan harga BBM ini digulirkan sejak dua atau tiga tahun yang lalu sehingga tidak terjadi konflik kepentingan. Atau sekalian ditunda (ditangguhkan) saja sampai Pemilu 2014 selesai dilaksanakan. Agar tidak ada lagi partai politik yang diuntungkan dan tidak ada pula partai politik yang merasa dirugikan. [a]