offside1DALAM permainan sepak bola, ada istilah offside. Tapi offside bukan cuma terjadi di lapangan hijau, tapi juga bisa terjadi di pentas politik. Inilah yang dialami HM Jusuf Kalla, politisi partai Golkar yang akrab disapa Pak JK.

Offside adalah sebuah aturan dalam permainan sepakbola berkaitan dengan posisi pemain (penyerang) terhadap pemain lainnya (bertahan). Jika salah satu pemain menyerang tanpa menggiring bola berada dalam posisi terlalu di depan, melewati posisi pemain belakang lawan, maka pemain tersebut  dinyatakan ‘offside‘. Tapi karena permainan sepak bola seringkali berlangsung dalam tempo cepat, kesalahan sudut pandang sedikit saja bisa membuat hakim garis mengambil keputusan ‘offside‘ yang kontroversial (seperti pada gambar ilustrasi). Bias sudut pandang terhadap offside, juga bisa terjadi pada penonton (tergantung di sudut mana ia duduk manis mengamati pertandingan).

Aturan offside, ternyata, dapat pula diaplikasikan dalam ‘permainan politik’ di Indonesia. Pemain yang divonis offside dalam konstelasi politik Indonesia, khususnya pasca pemilu legislatif 2009, adalah HM Jusuf Kalla yang akrab disapa Pak JK. Hakim garis (pengamat) dan penonton (masyarakat) menilai Pak JK offside terutama karena keputusannya bersedia dicalonkan sebagai capres oleh Partai Golkar, terlebih slogannya dalam berkampanye: “Lebih Cepat Lebih Baik”, seolah ingin berkata: “pemerintahan saat ini sebenarnya cukup baik, tapi masih kurang cepat!”

Barangkali slogan inilah yang membuat langkah Pak JK agak terburu-buru sehingga dianggap offside walaupun sebenanrnya Pak JK belum benar-benar berada dalam posisi offside (biasalah, bias sudut pandang…). Tapi Kenapa Pak JK sampai offside? Tentu ada sebabya.

Pada sekitar pertengahan Februari 2009 lalu, salah seorang petinggi Partai Demokrat yang menjadi lawan tandingnya, melakukan sleading tackle yang cukup keras terhadap partai yang dipimpin Pak JK. Sleading tackle itu dilakukan Achmad Mubarok, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, menyebabkan para fungsionaris Partai Golkar naik pitam, termasuk Pak JK yang saat itu berada di Belanda. Achmad Mubarok, sebagaimana diberitakan secara serentak di media massa, memprediksikan perolehan suara Partai Golkar pada pemilu legislatif 2009 hanya 2,5%. Benar tidaknya pernyataan ini wallahu ‘alam, yang jelas media massa ramai memberitakan masalah ini.

jk-dan-golkar4
Pak JK saat berorasi dalam salah satu kampanye partai Golkar. Taktis dan selalu ingin cepat….

Entah karena emosi (merasa harga dirinya dilecehkan), atau terprovokasi oleh fungsionaris Partai Golkar, atau memang ini adalah bagian dari strategi Partai Golkar, menyikapi ‘kasus Mubarok’, Pak JK menyatakan kesiapannya menjadi Capres Partai Golkar. Suatu keputusan yang terburu-buru mengingat Pak JK adalah Wakil Presiden, pendamping Susilo Bambang Yudhoyono (Pak SBY) yang notabene adalah pembina Partai Demokrat. Endingnya sudah bisa ditebak, sejak saat itu, hubungan antara dua tokoh negarawan ini menjadi renggang.

Ada apa dengan Pak JK? Sebagai ‘orang bugis’, Pak JK mungkin tersinggung direndahkan oleh pernyataan Achmad Mubarok. Alasan ini bisa diterima. Tapi, melihat karakter Pak JK yang sederhana dan lugu dalam berpolitik serta mempertimbangkan kapasitasnya sebagai pengusaha yang tentu pandai ‘berhitung’ untung rugi, ‘alasan demi kehormatan’ tak bisa diterima begitu saja (baca juga kolom yang ditulis Eep Saefullah Fatah:  Kallamatika).

Bisa jadi ini adalah strategi Partai Golkar, mengingat partai yang lahir pada masa orde baru ini sedang mengalami krisis tokoh. Jadi, kasus Mobarok, dijadikan momentum untuk memunculkan satu tokoh baru. Bisa jadi juga, Pak JK sebenarnya terjebak (sebagaimana penyerang dalam permainan sepakbola seringkali masuk dalam jebakan offside yang dilakukan pemain belakang lawan) dalam perangkap yang didesain oleh Partai Demokrat melalui kasus Mubarok atau yang dibuat oleh elit politik Golkar sendiri (memanfaatkan kasus Mobarok untuk ‘mengacaukan’ langkah politik Pak JK). Untuk menjawab teka-teki ini, kita masih harus menunggu beberapa perkembangan dari Partai Demokrat terutama mengenai siapa figur yang akan dipilih untuk mendampingi Pak SBY. Jika Partai Demokrat pada akhirnya memilih figur selain Pak JK, maka bisa jadi kasus Mobarok memang by design (terutama oleh kubu yang tak menginginkan duet SBY – JK dilanjutkan).  Saat ini memang banyak kalangan yang menginginkan SBY mencari tokoh lain sebagai cawapres.

Sementara itu, di tubuh Partai Golkar sendiri, yang menarik untuk diamati adalah siapa ‘tokoh’ yang akan dimajukan sebagai ‘apa’ (capres atau cawapres). Hal ini mengingat ada kecenderungan ‘menyalahkan’ Pak JK atas terpuruknya perolahan suara partai beringin ini. Jika partai ini tetap konsisten mengajukan Pak JK sebagai capres (atau cawapres), kita bisa mengatakan bawha asumsi tadi (tentang elit politik golkar yang memanfaatkan kasus Mobarok untuk mengacaukan langkah Pak JK) salah. Tapi jika Partai Golkar mengajukan tokoh lain, apalagi jika tokoh lain itu diajukan sebagai cawapres mendampingi Pak SBY, maka asumsi itu kian mendekati kebenaran.

Babak pertama telah berakhir. Pak JK dan partai yang dipimpinnya dalam posisi kalah. Jika Pak JK akhirnya tak ‘bermain’ dalam babak selanjutnya, maka itu berarti ia benar-benar dianggap offside. Bahkan, tidak hanya offside, oleh timnya ia dianggap ‘bermain kurang optimal’ sehingga harus ditarik dari lapangan dan digantikan oleh pemain lain. Akankah masalah offside ini menjadi akhir karir permainan politik Pak JK? [a]

Senang baca profil tokoh? Klik Bukan Orang Biasa!