presiden-sbyPRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sejauh ini berhasil mencitrakan diri sebagai politisi yang santun dalam berkomunikasi politik, namun itu ternyata tidak menular ke Partai Demokrat. Belum lama ini Partai Demokrat melakukan komunikasi politik yang kurang etis, walau kemudian itu dibahasakan sebagai pendapat pribadi Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Meski peristiwa itu telah diklarifikasi langsung oleh pak SBY, tapi apa yang terjadi ini merupakan gejala keretakan hubungan Partai Demokrat dengan Partai Golkar.

Memang betul yang membuat pernyataan adalah Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, tapi pernyataan itu tentu telah melalui proses diskusi di kalangan pengurus Partai Demokrat walaupun secara terbatas. Dan jika disimak secara utuh kalimat dan konteks kalimat, tidak ada alasan untuk mengatakan peristiwa itu adalah salah kutip ataupun salah ucap. Statement ini menjadi tidak etis karena Partai Golkar saat ini dipimpin oleh Jusuf Kalla (JK) dan JK adalah Wakil Presiden yang mendampingi SBY. Seandainya pun perolehan suara Partai Golkar pada Pemilu Legislarif 2009 jeblok hingga hanya 2,5%, tetap saja statement ini tak etis dan tak perlu ada.

Sejauh ini, tak ada tanda atau indikasi bahwa perolehan suara Partai Golkar akan terjun sejauh itu. Kalaupun turun, tidak akan sampai pada level 2,5%. Maka statement Wakil Ketua Partai Demokrat itu dapat pula dimaknai sebagai bentuk over convidence Partai Demokrat. Hal ini mungkin dipicu oleh pemikiran bahwa Pemilih SBY pada Pilpres yang lalu kemungkinan besar akan memilih Partai Demokrat, yang berarti akan mendongkrak perolehan suara partai ini. Hanya saja, di antara pemilih SBY pada Pilpres lalu ada juga pemilih JK yang bisa jadi pada Pemilu Legislatif 2009 nanti akan memilih Partai Golkar, bukan Partai Demokrat.

Over convidence membuat komunikasi politik Partai Demokrat tidak seelok komunikasi politik yang dilakukan pribadi SBY selama ini.

Kampanya Partai Demokrat bertema BBM, menurut saya, juga merupakan salah satu wujud komunikasi politik Partai Demokrat yang tidak fair dan terkesan membodohi masyarakat. Siapa pun tahu bahwa Pemerintahan saat ini (yang dipimpin oleh SBY dari Partai Demokrat) telah menurunkan harga BBM, tapi semua orang juga tahu bahwa sebelumnya mereka juga telah menaikkan harga BBM. Lalu dari aspek mana ini bisa dikatakan sebagai suatu prestasi? Malah, sekiranya pemerintah tidak buru-buru menaikkan harga BBM ketika harga minyak dunia terus naik, bisa jadi harga BBM saat ini jauh lebih rendah. Sebagai gambaran, ketika pemerintah panik dan menaikkan harga BBM, harga minyak dunia berada di kisaran 80 – 100 USS/barrel. Sekarang harga minyak dunia berada di kisaran 40 – 50 USD/barrel dan harga premium masih di kisaran Rp. 4500,-/liter, sama pada saat sebelum harganya dinaikkan.

Gara-gara panik karena harga minyak dunia melambung tinggi, pemerintah menaikkan harga BBM. Tapi ketika harga minyak dunia turun hingga di bawah 60 USD/barrel, pemerintah tidak bisa menurunkan harga BBM lebih rendah dari sebelumnya karena kenaikan harga BBM telah diikuti kenaikan harga barang dan jasa. Seperti kita semua mahfum, jika harga barang dan jasa terlanjur naik, maka akan sangat susah untuk turun. Lihat saja tarif angkuan (kota). Pemerintah menginstruksikan turun 10%, tapi yang turun kan di Jakarta saja. Di sebagian besar daerah, tidak terjadi penurunan tarif angkutan sebear 10% itu. Ironisnya, walaupun penurunan itu tidak terjadi di seluruh Indonesia, Partai Demokrat mengklaim penurunan tarif angkutan sebagai salah satu prestasi pemerintah. [a]