logo-pemilu_11KEJUJURAN berpolitik? Mana ada politisi yang jujur. Politik ya politik. Penuh kebohongan dan tipu daya. Tak ada musuh abadi, tak ada pula kawan sejati. Pokoknya politik itu ‘kotor’! Beginilah pemahaman banyak orang tentang politik saat ini. Kalau Anda termasuk yang berpandangan demikian, tidak ada salahnya. Mungkin memang seperti itulah ‘wajah’ perpolitikan kita. Sayangnya, nasib negara ini, dan tentu saja nasib kita juga, banyak ditentukan oleh segelintir orang yang berpolitik, baik yang bekerja di pemerintahan maupun yang berdebat di senayan.

Kita tentu tak rela nasib kita ditentukan oleh proses politik yang ‘kotor’. Olehnya itu, kita harus berupaya mengubah proses politik yang ‘kotor’ menjadi ‘agak kotor’, ‘sedikit bersih’, hingga menjadi ‘bersih’, dengan memasukkan orang-orang jujur ke dalamnya. Mungkin ada di antara kita yang berfikir, ini adalah pekerjaan sia-sia. Sebenarnya tidak juga demikian, karena dalam demokrasi, kita (rakyat) adalah raja!

Lihatlah, sekarang, para calon politisi itu, sedang mengelu-elukan kita, berusaha meyakinkan kita agar memilih mereka. Bukankah kita bisa memanfaatkan kondisi ini untuk mendorong kejujuran berpolitik? Bagaimana caranya? Pertama, kita harus menentukan partai yang menurut kita jujur. Jangan terpengaruh dengan jargon, tag line atau apalah namanya. Perilaku yang bisa jadi acuan untuk menilai kadar kejujuran partai politik adalah jika suatu partai politik menunggu hasil pemilu legislatif untuk menentukan berkoalisi dengan siapa, sementara ia tidak memiliki calon presiden (capres) yang dipersiapkan sebagai kutub koalisi.

Kita semua sadar, mengerti, bahwa negara kita ini menganut sistem multi partai dan sistem ini tidak memungkinkan adanya partai yang mayoritas, olehnya itu memang diperlukan koalisi agar dukungan terhadap partai yang berkuasa dengan oposisi di parlemen berimbang. Tapi kalau koalisinya setelah pemilu legislatif, setelah hasil pemilu diumumkan, ini sih bukan koalisi. Lebih tepat disebut ‘politik bagi-bagi kekuasaan’ dan ‘para pengincar kekuasaan’ tidak salah bila di-cap oportunis. Sebab dalam kenyataannya partai yang mendapat suara secara signifikan (paling berpeluang memenangkan pilpres) akan menjadi incaran berkoalisi (kutub koalisi).

Tapi kita harus memberi pengecualian pada Partai Demokrat (PD) sebagai partai penguasa dan sejak awal konsisten mengusung Susilo Bambang Yudoyono (SBY) sebagai icumbent (walaupun rasa kejujuran kita agak terganggu dengan klaim sepihak partai ini tentang keberhasilan pemerintah yang cenderung mengabaikan peran kelompok lain yang terlibat dalam koalisi). PD pada akhirnya akan menjadi salah satu kutub koalisi.

Pengecualian juga layak kita berikan pada partai-partai baru, yang baru pertama kali mengikuti pemilu. Karena baru, belum ada gambaran tentang kemungkinan perolehan suara mereka yang bisa dijadikan dasar berkoalisi. Bisa jadi salah satu dari mereka akan memberi kita kejutan. Catatan khusus pantas kita berikan pada partai lain yang calon presidennya sudah sangat jelas, seperti PDI Perjuangan (dan mungkin juga Partai Golkar). Sebab, pada akhirnya mereka pun akan jadi kutub koalisi seperti halnya PD. Tentu saja akan lebih baik jika mereka berupaya mengumumkan dengan siapa mereka akan berkoalisi sebelum pemilu legislatif. Untuk kasus Partai Golkar, kita bisa maklum karena pemimpinnya, HM Jusuf Kalla (JK) masih terikat komitmen dengan Presiden SBY untuk melanjutkan pemerintahan (hal Ini mengingat Partai Golkar masih merupakan bagian dari koalisi pendukung pemerintahan SBY – JK).

Di luar itu, kita harus acungkan jempol bagi Partai yang berani menentukan dengan partai apa ia berkoalisi sebelum pemilu legislatif, walaupun harus mengusung capres di luar partainya. Atau, secara jantan mengumumkan capres sendiri sebelum pemilu legislatif dan konsisten memperjuangkannya, sehingga menjadi salah satu kutub koalisi (kira-kira sama dengan kasus PAN pada pemilu 2004 lalu yang sejak awal konsisten mengusung Amin Rais sabagai capres). Partai seperti ini, insya Allah, terhindar dari fitnah ‘politik dagang sapi’.

Setelah kita menentukan partai, kita juga harus memilih calon legislatif (caleg) yang jujur. Membedakan caleg yang jujur dan tidak jujur, bukanlah perkara yang sulit. Ketika para caleg itu berpromosi, kadang-kadang ada yang mau menukar suara kita dengan beberapa lembar rupiah. Caleg seperti ini, kalau akhirnya terpilih, yang pertama mereka pikirkan adalah mengembalikan duit mereka, tentu dengan cara yang tidak jujur!

Rekam jejak para caleg juga bisa jadi panduan. Kalau pernah tersangkut kasus korupsi, selalu ada kemungkinan untuk mengulangi perbuatannya, jadi jangan dipilih. Kita juga harus bisa membedakan caleg yang benar-benar layak mewakili kita. Jangan salah, sekarang banyak orang, baru mendapatkan gelar sarjana sudah nyaleg, seperti melamar kerja. Pengalaman sudah pasti nihil, prestasi pun belum tentu bagus.

Selain itu, kalau Anda sering berkeliling kota, pasti akrab degan poster para caleg yang berjejer di pinggir jalan. Di antara poster-poster itu, sering kita jumpai ada anak pejabat. Kita mengetahuinya karena di belakang namanya dipasang pula nama besar ayahnya. Terhadap caleg seperti ini, kita harus cermat. Barangkali memang ada di antara anak pejabat yang berprestasi, seperti ayahnya, sehingga layak untuk mewakili kita. Tapi kalau di posternya ia juga memasang nama ayahnya, bisa jadi ia semata-mata berharap dari popularitas ayahnya.

Itulah sedikit cara yang bisa kita lakukan untuk mendorong kejujuran berpolitik. Tidak susah kan? Intinya, jangan beri ruang sedikit pun bagi berkembangnya cara-cara berpolitik yang tidak jujur dalam bentuk apa pun! Kecuali kalau kita tidak peduli lagi dengan nasib kita sendiri. Karena, semakin banyak orang jujur yang mewakili kita di parlemen dan di eksekutif, semakin baik nasib negara kita. [a]