pks-2009PARTAI Keadilan Sejahtera, disingkat PKS. PKS itu partai kita semua, begini kira-kira bunyi iklan tentang PKS, yang memang kreatif dan menarik. PKS adalah salah satu partai ber-label Islam, namun memosisikan diri sebagai partai terbuka. Branding sebagai partai terbuka membuat partai ini banyak diminati dan berpotensi menjadi partai besar, suatu saat nanti. Dari pemilu ke pemilu, perolehan suara PKS menunjukkan grafik yang meningkat, menandakan mesin partai ini bekerja dengan baik. Kiprah kader-kader PKS di parlemen dan di pemerintahan cukup mendekati tag line mereka: bersih, peduli dan profesional. Kendati demikian, ada satu hal yang kurang pantas dilakukan oleh partai sekelas PKS yang selalu mengedepankan kesantunan berpolitik (etika politik).

Beberapa waktu lalu, Partai Demokrat, secara khusus meminta PKS untuk memermanenkan koalisi dengan Partai Demokrat. Terhadap ajakan ini, PKS tidak berespon. Tidak bilang “Ya” juga tak berkata “Tidak” alias menggantung. Menurut para komandannya, PKS baru akan memberi jawaban resmi setelah pemilu legislatif. Tapi kenapa? Bukankah koalisi Partai Demokrat dan PKS adalah koalisi yang strategis? Apalagi partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini, nota bene adalah partai berkuasa (incumbent) alias pemimpin koalisi.

Rupanya, menurut kalkulasi politik para komandannya, PKS bisa mendapat suara di atas 15 persen pada pemilu legislatif mendatang, bahkan bisa mencapai 30%. “Yang kita khawatirkan kalau perolehan suara PKS sampai 30%,” ujar Tifatul Sembiring, sang Presiden PKS, dengan senyumnya yang khas saat berada di Makassar belum lama ini. Jelaslah bahwa PKS enggan ‘memermanenkan’ koalisi dengan Partai Demokrat karena melihat ada peluang untuk mengajukan Hidayat Nurwahid (HN) sebagai calon presiden (capres) sendiri. Selain itu, juga sebagai antisipasi kalau-kalau perolehan suara Partai Demokrat tidak sesuai harapan. Itu sebabnya, PKS juga memasukkan opsi JK – HN dalam strategi politiknya (tentu saja ini akan berlaku jika Partai Golkar memenangi pemilu).

PKS, sepertinya, sedang ‘bermain kayu tiga’. Peluang dengan SBY dijaga (karena memang angin sedang berpihak pada SBY) tapi tak dipermanenkan karena PKS juga berambisi mendorong capres sendiri. Sementara, peluang dengan JK (Partai Golkar) juga dipelihara dan disiapkan sebagai cadangan. Seusai pemilu legislatif, ketika sudah ada daftar pemenang, barulah PKS memutuskan akan ke mana…

Akan lebih baik jika PKS jujur dan berterus terang. Dari pada jadi gadis manis yang ‘bertingkah’, bukankah lebih baik jadi ‘Arjuna’ yang simpatik? Jika memang yakin mendapatkan suara sekitar 20% (nggak usah 30%), mengapa PKS tidak menarik diri dari koalisi partai pendukung pemerintah dengan menarik semua kader di kabinet, lalu mendeklarasikan Hidayat Nurwahid sebagai capres. Ini jauh lebih sportif dari pada ‘bermain kayu tiga’ yang tidak sesuai dengan azas PKS karena bisa menjadi sumber konflik di kemudian hari.

Kini publik jadi mahfum mengapa PKS selalu menjadi bagian dari koalisi partai pendukung pemerintah. Sebab dalam memutuskan berkoalisi dengan siapa atau partai apa, PKS selalu mengedepankan pertanyaan: “Kalau berkoalisi dengan si A atau Partai B, bisa nggak kita menang? Kalau nggak bisa, untuk apa?” Pertimbangannya selalu pada keadaan yang menguntungkan. Catatan kecil ini hanya sekadar mengingatkan, bahwa dalam kamus politik, perilaku politik atau aliran politik yang selalu menyandarkan kebijakannya pada keadaan yang menguntungkan ada istilanya sendiri dan tentu saja PKS tidak ingin dicap sebagai partai yang oportunis. [a]