kuta1DUA pekan lalu, saya berada di Denpasar – Bali untuk suatu kegiatan. Bali adalah salah satu provinsi yang kontra Undang-undang (UU) Pornografi. Sebelum ke Bali, saya termasuk yang mendukung UU Pornografi. Namun setelah mendengarkan curhat seorang kawan di Denpasar tentang UU ini, saya berubah pikiran. Sepertinya, UU ini memang kurang tepat. Bukan substansinya yang kurang tepat, tapi bahasa dan kemasannya.

Kawan saya itu bernama I Made Rusne, seorang pria paruh baya. Kami bercerita banyak tentang masalah yang ada di Bali, termasuk UU Pornografi ini. Saya coba menyelami persepsi kawan saya itu dengan bertanya: “UU pornografi itu sebenarnya maksudnya baik. Tapi kenapa teman-teman di Bali tak setuju? Bukankah Bali telah mendapatkan pengecualian dalam UU ini?”

Begini jawabannya: “Justeru pengecualian itu yang kurang bisa kami terima. Terasa kurang adil bagi kami.” Saya terkejut dengan jawaban kawan saya ini. Lalu terlontarlah pertanyaan khas jurnalis dari mulut saya: “Kenapa?” Jawabnya lagi: “Karena sepertinya mayoritas daerah di Indonesia sangat peduli dengan pornografi dan pornoaksi, sementata Bali dan daerah lainnya yang mendapat pengecualian tidak.”  

Hmm… apa yang dikatakan kawan saya ini memang masuk akal dari segi bahasa. UU Pornografi lahir sebagai respon atas maraknya pornografi dan pornoaksi di negeri tercinta. UU ini dimaksudkan untuk melindungi anak-anak kita dari bahaya pornografi dan pornoaksi, jadi tidak ada yang salah dengan substansi UU ini. Tapi pada sisi lain, aspirasi kawan-kawan di Bali juga tak dapat diabaikan. Mereka menolak UU ini bukan karena tak peduli dengan nasib generasi muda, bukan juga karena di Bali banyak turis-turis yang senang berpakaian minim, terutama di Pantai Kute. Penolakan mereka terhadap UU ini lebih karena faktor bahasa dan kemasan. Nama UU ini memang kurang tepat dari segi bahasa, apalagi dengan adanya pengecualian terhadap beberapa daerah. Mereka juga beranggapan, masalah pornografi dan pornoaksi ini tak perlu diatur oleh UU yang khusus, cukup dengan mengoptimalkan yang sudah ada.

Setelah merenung, saya berkesimpulan, lebih tepat jika segala aturan tentang pornografi dan pornoaksi yang ada dalam UU Pornografi dimasukkan saja dalam UU Perlindungan Anak. Jadi UU Perlindungan Anak yang direvisi. Bukankah tujuan utama dari UU ini untuk melindungi anak-anak dari dampak pornografi dan pornoaksi? Bagi kita yang sudah dewasa, tentu tidak lagi membutuhkan UU khusus untuk melindungi diri dari dampak pornografi dan pornoaksi. Dengan demikian, masyarakat di Bali tak terganggu lagi dengan istilah UU Pornografi, yang memang kalau kita mau jujur mengakui, UU ini memang cenderung ‘menohok’ mereka. Pada sisi lain, kepentingan anak-anak kita agar terlindung dari maraknya pornografi dan pornoaksi juga tidak terabaikan karena telah diatur dalam UU Perilindungan Anak.

Sederhana sekali sebenarnya jalan keluar atas masalah UU Pornografi ini. Tapi mengapa susah sekali menyatukan pendapat di negeri tercinta ini?

Catatan:
UU Pornografi telah disahkan sejak 30 Oktober 2008 lalu. Sementara itu, Provinsi Bali bersama daerah lain yang tidak setuju (Papua, Yogya dan NTT) berniat membawa masalah ini ke Mahkamah Konstitusi.